Kampar,- Suaradaerahnews.com
Dinamika politik dan birokrasi di tingkat daerah seringkali menyajikan tontonan yang kurang sedap dipandang. Belakangan ini, isu hubungan yang tidak harmonis antara Bupati Kampar Ahmad Yuzar dengan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Hambali mencuat ke permukaan. Fenomena "tak langgeng" ini, yang seharusnya menjadi perhatian internal pemerintahan, justru berdampak nyata dan merugikan proses pembangunan serta pelayanan publik di daerah.
Sebagai elemen masyarakat sipil yang berperan aktif dalam mengawal kebijakan daerah, kami dari Ikatan Jurnalis Kampar (IJK) berpandangan bahwa keretakan hubungan di puncak birokrasi ini bukanlah sekadar masalah personal, melainkan masalah struktural dan etika kepemimpinan yang wajib diselesaikan segera.
Menurut Robin Tua Harianja selalu Ketua Ikatan Jurnalis Kampar menyebutkan bahawa Sekda adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki fungsi vital sebagai manajer birokrasi tertinggi dan jembatan komunikasi antara Kepala Daerah dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketika terjadi konflik atau ketidakcocokan visi dan misi dengan Bupati, roda pemerintahan otomatis melambat.
" Konflik ini seringkali berujung pada
Stagnasi Kebijakan terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mutasi/rotasi pejabat, menjadi mandek karena tarik-menarik kepentingan " Ujar Harianja pada Jum'at (17/10/2025).
Menurut Harianja, Para Kepala OPD dan ASN di bawahnya menjadi bingung harus mengikuti arahan siapa. Kondisi ini menciptakan dualitas kepemimpinan dan menurunkan moral kerja. Energi dan fokus Kepala Daerah serta Sekda terkuras untuk menyelesaikan konflik internal, mengorbankan waktu yang seharusnya didedikasikan untuk percepatan program pro-rakyat namun justru sebaliknya.
Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Ikatan Jurnalis Kampar (IJK) Asril, meskipun Sekda merupakan bawahan langsung Kepala Daerah, dalam konteks profesional adalah mitra kerja utama yang memiliki peran pengawasan dan koordinasi teknis yang independen. Peran ini diatur oleh undang-undang, bukan sekadar berdasarkan selera politik Kepala Daerah.
”Jika Sekda dianggap terlalu vokal, atau sebaliknya, terlalu pasif dalam menyuarakan regulasi yang benar, hal ini bisa menjadi pemicu keretakan. Bupati harus menyadari bahwa tugas Sekda adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum (good governance), yang terkadang berarti harus berbeda pendapat dengan Kepala Daerah ” tutur Asril.
" Kami mendesak agar Kepala Daerah dan Sekda segera kembali ke khittah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Kedepankan Profesionalisme, Konflik personal atau politik harus dikesampingkan. Hubungan kerja harus didasarkan pada profesionalisme dan ketaatan pada aturan ” ucapnya lagi.
Sambung Asril, Jika konflik ini terus berlarut dan mengganggu kepentingan publik, kami mendorong Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan mediasi dan evaluasi kinerja kedua belah pihak secara objektif. Sanksi tegas perlu diberikan jika terbukti ada pihak yang sengaja menghambat proses birokrasi, sebutnya.
Kemudian kata Asril, Untuk mencegah konflik yang berakar pada perebutan pengaruh proyek dan anggaran—sebagaimana sering dikeluhkan—proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat, termasuk Ormas, dapat melakukan pengawasan.
" Ketidaklanggengan hubungan antara Bupati dan Sekda Kampar adalah sinyal bahaya bagi kesehatan birokrasi daerah. Rakyat memilih Kepala Daerah untuk memimpin pembangunan, bukan untuk memimpin konflik. Kami menuntut agar keretakan ini segera diatasi demi stabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari "drama" politik di tingkat elite daerah.(Rus)
Sumber : Rilis Resmi Ikatan Jurnalis Kampar
