Bangkinang – Suaradaerahnews.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, menyampaikan kritik terbuka terhadap sejumlah kebijakan dan tindakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Dalam pernyataannya, Hambali menilai banyak keputusan yang dinilai tidak sesuai prosedur, bahkan berpotensi melanggar aturan hukum.
Hambali menyebutkan, salah satunya terkait uji kompetensi pejabat eselon II yang digelar mendadak tanpa koordinasi dan dasar hukum yang jelas.
“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dilakukan evaluasi seperti itu,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan uji kompetensi tersebut juga dinilai tidak efisien karena hanya menghabiskan anggaran.
“Uji kompetensi ini hanya buang-buang uang daerah. Saatnya kita efisiensi, bukan sebaliknya,” tegas Hambali.
Selain itu, Hambali menyoroti penggantian pengurus Korpri Kampar yang disebutnya cacat hukum. Ia menegaskan, mekanisme penggantian seharusnya dilakukan melalui rapat anggota dan disertai surat keputusan yang sah.
“Ada sekretaris koperasi yang dipaksa mundur tanpa surat resmi. Ini cacat prosedur, dan saya sebagai anggota akan menggugat,” katanya.
Hambali juga menyinggung pengesahan APBD Perubahan yang dilakukan tanpa kehadiran bupati dalam rapat paripurna DPRD Kampar.
“Baik pengantar PPAS maupun pengesahan APBD Perubahan tidak dihadiri bupati. Ini cacat hukum,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hambali mengungkap dugaan penyimpangan dalam penyusunan RPJMD Kampar, termasuk proses kerja sama dengan pihak universitas yang dinilai tidak sesuai aturan.
“Saya diminta menandatangani dokumen padahal tidak ada PKS-nya. Saya menolak, karena itu tidak sah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hambali menuduh adanya pemborosan anggaran untuk pembelian mobil dinas baru yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.
“Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Mari kita hemat, bukan boros,” katanya lantang.
Hambali juga mempertanyakan panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi yang dianggap tidak netral karena diduga memiliki hubungan keluarga dengan unsur pimpinan daerah.
Menutup pernyataannya, Hambali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kampar karena pernah mendukung Ahmad Yuzar hingga menjadi penjabat bupati.
“Saya minta maaf kepada masyarakat Kampar. Saya yang dulu mendukung beliau jadi Pj Bupati. Ternyata karakter aslinya muncul sekarang,” ucapnya.
Hambali menegaskan, dirinya siap mundur dari jabatan bila langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah terus menyimpang dari aturan.
“Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar,” tutupnya.
Sementara itu,Pj Bupati Kampar, Ahmad Yusar,ketika dikomfirmasi oleh awak media mengenai isu pengunduran diri Sekda,menyatakan bahwa informasi tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Saya akan mencari tahu dulu kebenaranya, Terimakasih atas informasinya," kata Ahmad Yusar.
Kritik terbuka dari Sekda ini menjadi sorotan tajam dan diperkirakan akan memicu perkembangan lebih lanjut dalam dinamika pemerintahan Kabupaten Kampar.****(Tim/Red)
