PROYEK BETON PINGGIR SUNGAI TANPA PLANG PROYEK DAN DIDUGA GALIAN C ILEGAL.
Pasaman -- Suaradaerahnews.com
Jika Proyek pembangunan beton penahan tebing sungai di aliran SUNGAI ALAHAN PANJANG / BATANG AIA GADANG, JORONG KAMPUANG JAMBAK NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATRA BARAT. menuai sorotan tajam dari warga. Pasalnya, proyek yang diduga dibiayai anggaran pemerintah itu, dikerjakan tanpa memasang plang nama proyek, dan material pasir serta batu diduga diambil langsung dari badan sungai yang sama, tanpa izin Galian C.
Pantauan warga pada JUMAT , 20 NOVEMBER 2026. di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi proyek sama sekali. Hanya terlihat tumpukan pasir, batu, bekisting kayu, dan empat unit alat berat jenis eskavator yang tengah mengeruk material dari sungai, tidak jauh dari titik pengecoran.
"Kami bingung, ini proyek apa, anggarannya berapa, dari dinas mana, siapa kontraktornya, kapan mulai kapan selesai, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada plang. Ini proyek siluman," ujar seorang warga Alfia / api inyiak.
1. TIDAK PASANG PLANG PROYEK, MELANGGAR.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara adalah informasi publik yang wajib dibuka dan diumumkan kepada masyarakat. Proyek pemerintah yang tidak memasang plang, berarti menutup informasi publik.
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur prinsip transparan, terbuka, dan akuntabel dalam pengadaan. Dalam dokumen kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), penyedia jasa wajib memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan, yang memuat nama paket, nilai kontrak, sumber dana (APBN/APBD), nama penyedia, nama konsultan pengawas, nomor dan tanggal kontrak, serta jangka waktu pelaksanaan. Jika tidak dipasang, penyedia dapat dikenakan sanksi teguran, denda, hingga pemutusan kontrak.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas. Pasal 52 mengatur, penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban kontrak, termasuk kewajiban administrasi dan keselamatan, dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Warga menilai, ketiadaan plang proyek membuat masyarakat tidak dapat mengawasi kualitas pekerjaan, volume pekerjaan, dan penggunaan anggaran. Kondisi ini rawan penyimpangan dan mark-up anggaran.
2. DIDUGA GALIAN C ILEGAL, PASIR DIAMBIL DARI SUNGAI.
Selain tanpa plang, warga juga menemukan dugaan pelanggaran yang lebih serius, yakni pengambilan material Galian C tanpa izin.
Warga melihat eskavator mengeruk pasir, batu, dan kerikil dari badan sungai, kemudian material tersebut langsung digunakan sebagai campuran beton untuk penahan tebing.
Padahal, pasir sungai, batu sungai, dan kerikil termasuk dalam kategori Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang dikenal masyarakat sebagai Galian C.
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 35 menegaskan, setiap usaha pertambangan, termasuk penambangan pasir dan batu, wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, dengan pendelegasian ke Pemerintah Provinsi.
Pasal 158 UU Minerba menegaskan:
_"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."_
Artinya, walaupun proyeknya proyek pemerintah, kontraktornya tetap tidak boleh mengambil pasir sungai seenaknya. Kontraktor wajib membeli material dari quarry/tambang yang sudah berizin, yang sudah membayar pajak dan retribusi daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP ini mengatur lebih teknis tentang SIPB. Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur, SIPB hanya diberikan untuk luas maksimal 5 hektare, jangka waktu maksimal 3 tahun, dan wajib memiliki dokumen lingkungan, serta membayar iuran produksi. Tanpa SIPB, pengambilan pasir sungai adalah ilegal.
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h melarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk pengerukan sungai tanpa izin lingkungan.
Pasal 98 ayat (1) menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.
Pengerukan pasir yang tidak terkendali dapat menyebabkan pendalaman dasar sungai, perubahan arus, erosi tebing, longsornya bangunan beton yang baru dibuat, banjir di hilir, dan kekeringan di hulu.
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.Pasal 25 dan Pasal 58 menegaskan, pemanfaatan sumber daya air dan daya rusak air, termasuk pengerukan dan pengambilan material di sungai, wajib memiliki izin dari Menteri / Gubernur / Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan wajib menjaga fungsi sungai. Sungai adalah kawasan lindung yang tidak boleh dirusak.
3. DIDUGA ADA MARK-UP ANGGARAN.
Warga juga menduga, jika material diambil gratis dari sungai, tetapi di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tetap dianggarkan pembelian pasir dan batu dari quarry resmi, maka selisih anggarannya patut diduga telah diselewengkan.
Perbuatan tersebut berpotensi melanggar:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 4. TUNTUTAN WARGA
Atas temuan tersebut, warga meminta:
1. Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat dan Dinas PUPR Provinsi Sumatra barat / kabupaten Pasaman .untuk segera melakukan sidak dan menghentikan sementara pekerjaan, sampai plang proyek dipasang dan dokumen legalitas ditunjukkan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra barat dan kabupaten pasman. untuk memeriksa AMDAL / UKL-UPL dan izin lingkungan proyek.
3. Dinas ESDM Provinsi Sumatra barat untuk memeriksa izin Galian C / SIPB kontraktor.
4. BPK, Kejaksaan Negeri Sumatra barat , dan Polda Sumatra barat untuk mengaudit anggaran proyek dan memeriksa dugaan korupsi mark-up material.
"Kami bukan anti pembangunan. Kami senang sungai dibeton, biar tidak longsor, biar tidak banjir. Tapi caranya harus benar, harus transparan, harus pakai izin. Jangan sungai dirusak untuk membangun sungai," tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat (2) dan (3). (ZULHENDRIO)


Posting Komentar