Rokan Hilir - Suaradaerahnews.com
Dugaan pemalsuan tanda tangan kembali mencoreng wajah birokrasi di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Tanda tangan Pelaksana Tugas (PLT) Camat Pujud lama yang saat itu diketahui dalam kondisi sakit parah akibat, diduga digunakan secara tidak sah dalam sejumlah dokumen administrasi penting.
Ironisnya, dugaan pemalsuan tersebut disebut-sebut melibatkan bendahara kecamatan Pujud berinisial Z dalam kasus ini juga diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi. Informasi yang beredar menyebutkan,Penggunaan tanda tangan PLT camat lama dilakukan saat yang bersangkutan sudah tidak lagi mampu menjalankan tugas secara normal,Baik secara fisik maupun administratif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius oleh ketua ( GEMPARI ROHIL) bagaimana mungkin dokumen resmi negara bisa diterbitkan atas nama pejabat yang sedang terbaring sakit parah? Ujar ketua GEMPARI ROHIL,Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pidana,Di mana letak hati nurani mereka sehingga berani memalsukan tanda tangan plt camat lama yang sedang sakit parah.
Sementara Pergantian Camat Tak Bawa Perubahan Signifikan
Meski saat ini telah ditunjuk PLT Camat Pujud yang baru, harapan masyarakat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan tampaknya belum terwujud. Sejumlah pihak menilai tidak terlihat adanya keseriusan maupun ketegasan kepemimpinan dalam menata kembali roda pemerintahan kecamatan yang sempat carut-marut.
Alih-alih melakukan pembenahan dan membuka persoalan lama secara transparan, kepemimpinan PLT camat baru justru dinilai pasif dan cenderung membiarkan persoalan berlarut-larut, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ketua GEMPARI ROHIL Desak Aparat Penegak Hukum agar Bertindak.
Situasi ini memicu desakan agar Inspektorat, Kejaksaan, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan tanda tangan dan indikasi korupsi yang menyeret oknum bendahara kecamatan ber
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi notif terburuk. Kecamatan Pujud seolah tanpa arah dan tanpa pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar salah tokoh mahasiswa setempat.
Ketua GEMPARI menegaskan bahwa penyakit pejabat bukan alasan untuk menyalahgunakan kewenangan, dan pergantian camat bukan sekadar formalitas, melainkan harus diikuti dengan komitmen moral dan keberanian membersihkan praktik kotor di birokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kecamatan maupun instansi terkait. Publik kini menunggu: akankah hukum ditegakkan, atau dugaan ini kembali tenggelam tanpa kejelasan.(Alfauzan)
