Bangkinang – Suaradaerahnews.com
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe S.Sos M.Si didampingi Sekretaris Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Irwan AR, Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Irwan Muhammad menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka kunjungan kerja terkait implementasi sistem persandian serta keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, bertempat di Kantor Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar, Selasa (13/1/2025).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pengalaman Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menerapkan sistem persandian serta pengelolaan keamanan informasi guna mendukung tata kelola System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan handal.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe S.Sos M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa sistem persandian dan keamanan informasi memiliki peran strategis dalam melindungi data dan informasi pemerintahan dari berbagai ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan.
“Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen meningkatkan implementasi persandian dan keamanan informasi, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM sandiman, maupun pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan standar keamanan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua II DPRD Pasaman Eka Hariani Sandra menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan paparan yang diberikan. "Kami menilai Kabupaten Kampar memiliki langkah-langkah strategis yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan serta penguatan sistem persandian dan keamanan informasi di Kabupaten Pasaman" Ujar Eka Hariani.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta pertukaran informasi dan pengalaman terkait tantangan dan peluang dalam implementasi sistem persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, sebagai upaya bersama mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang aman, transparan, dan akuntabel. (Nardi)
