TANGGAMUS —Suaradaerahnews.com
Sebuah kontras mencolok tersaji di Ruang Rupatama Pemkab Tanggamus pada Selasa, 9 Desember 2025. Di satu sisi, ada Wakil Bupati (Wabup) Agus Suranto yang dengan khidmat membacakan sambutan Bupati pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA). Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanggamus, Subaru Kurniawan, menyajikan diagnosis penyakit akut yang merongrong birokrasi, mengikis makna setiap kata-kata pujian diri yang diucapkan Pemda.
Retorika Manis di Balik Tirai Rupatama Wabup Agus Suranto memulai sambutan dengan seruan tentang "gerakan moral bersama" dan penegasan bahwa pemberantasan korupsi adalah "fondasi penting" pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berulang kali menyoroti upaya Pemda Tanggamus yang "konkret" dalam menyukseskan HAKORDIA:
1. Surat Edaran Bupati: Instruksi wajib untuk "memasang banner, spanduk, dan baliho" peringatan HAKORDIA. Sebuah langkah yang fantastis: Pemda Tanggamus berkomitmen membuktikan bahwa korupsi bisa diusir hanya dengan media visual.
2. Launching Absensi Fingerprint Terintegrasi: Klaim reformasi birokrasi untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas. Ironisnya, di mata Pemda, integritas seringkali direduksi hanya sebatas disiplin menempelkan jempol tepat waktu, bukan menahan diri dari godaan penggelapan miliaran.
3. Kolaborasi Penerangan Hukum: Memberikan pemahaman risiko penyimpangan anggaran. Sebuah ritual yang menunjukkan bahwa para pimpinan perangkat daerah masih harus disuapi bimbingan hukum dasar padahal mereka mengelola uang rakyat triliunan.
Wakil Bupati mengakhiri sesi puji-dirinya dengan ajakan tegas: "Mari kita memperbaiki diri, perbaiki sistem, dan perbaiki tata kelola pemerintahan," serta pantun penutup:
Lunba-Lumba maskot Tanggamus
Tanggamus juga sentra kopi
Dengan budaya kerja jalan lurus
Satukan aksi Basmi Korupsi.
Sungguh indah. Sayangnya, keindahan pantun ini seketika tercerai-berai oleh realitas yang disuguhkan Kejaksaan.
Tamparan Keras dari Kejaksaan: Diagnosis Penyakit Kronis,Pesta lip service HAKORDIA sontak terasa seperti persidangan diam-diam bagi para pejabat daerah ketika Kajari Tanggamus, Subaru Kurniawan, mengambil giliran bicara. Dalam paparannya yang berjudul “Forum Konsultasi Publik Pada HAKORDIA 2025”, Kajari seolah datang membawa rapor merah, mencatat dosa-dosa birokrasi di depan hidung para pelakunya.
Kajari Subaru tidak berbicara teori. Ia menunjuk langsung ke lubang menganga yang menjadi saluran uang rakyat, sebuah pengungkapan yang seharusnya membuat para pejabat di Rupatama tersedak oleh kopi:
• Mark Up Proyek: "Bicara proyek? Anggaran yang seharusnya membangun jadi bantalan empuk untuk mark-up. Kualitas proyek jadi nomor dua, yang penting cuan di atas kertas aman."
• Persekongkolan Tender: "Ini adalah sandiwara tahunan paling membosankan! Tender bukan lagi ajang kompetisi, melainkan ritual bagi-bagi jatah di belakang tirai. Kami tahu siapa yang main, dan publik tahu pemenangnya selalu itu-itu saja."
• Pelayanan Publik dan Perizinan: "Pelayanan publik? Itu hanya di papan nama. Di loket, rakyat harus mengantri sambil menyodorkan amplop. Perizinan dipersulit sedemikian rupa, seolah izin itu adalah barang langka yang hanya bisa dibeli."
Korupsi Desa Rasa Kota: Bisnis Kotor di Kecamatan
Kritik Kajari tidak memberikan ampun, bahkan menyeret level paling bawah, membongkar bahwa penyakit ini telah mengakar hingga ke Kecamatan.
"Jangan anggap korupsi hanya mainan pejabat di kantor Bupati! Di tingkat Kecamatan, risiko korupsi malah jadi akut," cetus Subaru Kurniawan dengan nada menyelekit. "Di sana, terjadi titik rawan yang bersentuhan langsung dengan nasib rakyat kecil:
Pelayanan Publik, Legalitas Tanah, Pengelolaan Dana, dan Aset Kecamatan."
Ini adalah pengakuan jujur yang sangat pedas: Korupsi di Tanggamus bukan lagi soal kebijakan di tingkat tinggi, melainkan masalah moral harian yang mencekik rakyat jelata, dimainkan oleh birokrasi yang seharusnya melayani.
Kajari menutup paparan ini dengan pesan tanpa basa-basi: jika Pemda hanya sibuk menepuk dada dengan pemasangan spanduk dan validasi jempol ASN, itu sama saja dengan mengobati kanker dengan plester luka. Penyakitnya sudah terdiagnosa. Kini, Tanggamus harus membuktikan: apakah mereka punya nyali untuk menjalani operasi yang menyakitkan, atau hanya akan mati perlahan sambil tersenyum bangga di depan baliho antikorupsi.(Mustakim)
