Meranti - Suaradaerahnews.com
Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Supervisi Penyusunan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Personil Polri di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, Rabu (01/10/2025).
Acara Ini berlangsung di Ruang Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti Jalan Raya Lintas Gogok Desa Gogok Darusalam Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dirangkai dengan pembahasan mengenai penerimaan anggota Polri jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) dan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) tahun 2025.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Assessor SDM Kepolisian Madya TK. III SSDM Polri, Kombes Pol Yohanes Agustiandru SH SIK MH, dan dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Maitertika SH MH, beserta jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Meranti .
Wakapolres Kompol Maitertika menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat penjagaan wilayah strategis, terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, melalui jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) dan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).
"Rekrutmen proaktif ini memberikan prioritas kepada putra-putri asli daerah perbatasan. Karena selain memahami karakter wilayahnya, mereka juga memiliki ikatan sosial budaya yang erat dengan masyarakat. Kehadiran personel lokal akan memperkuat pengamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri," ungkap Kompol Maitertika.
Sementara itu, dalam paparannya Kombes Pol Yohanes menyampaikan bahwa Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat rawan terhadap berbagai ancaman seperti transnational crime, penyelundupan, illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, hingga potensi konflik sosial.
Menurutnya, keterbatasan jumlah, kompetensi, dan distribusi personel Polri di daerah perbatasan masih menjadi tantangan besar. Transformasi rekrutmen melalui jalur Rekpro dan Bakomsus menjadi langkah strategis. Rekpro memastikan keterlibatan putra-putri asli perbatasan,f sementara Bakomsus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan keahlian khusus, seperti di bidang siber, komunikasi, navigasi laut, kesehatan, bahasa asing, hingga intelijen.
"Semua proses ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat, agar menghasilkan personel Polri yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data primer sebagai bahan penyusunan naskah kajian kebijakan penyelenggaraan personel Polri di wilayah perbatasan, serta melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Rekpro kelompok affirmative action. Selain itu, turut dilakukan peninjauan kesesuaian Polsek dan Polsubsektor di wilayah perbatasan sesuai Keputusan Kapolri No. Kep/119/I/2022.*(Sarmiah)
