PEKANBARU - Suaradaerahnews.com
Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Riau masa bakti 2025-2029 berlangsung diwarnai semangat baru untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Kegiatan yang dirangkaikan dengan workshop teknik itu menjadi ajang berkumpulnya pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga para profesional di bidang jalan.
Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menekankan bahwa pembangunan jalan tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, katanya, butuh dukungan dari banyak pihak agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya di kota besar, tetapi juga hingga ke desa-desa.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang erat dan kokunikasi yang terbuka, kita mampu melahirkan terobosan-terobosan penting bagi pembangunan infrastruktur jalan di Riau,” katanya di Hotel Pangeran. Kamis, (11/9/2025).
Menurutnya, jalan adalah urat nadi pembangunan. Keberadaan jalan yang layak bukan saja memudahkan pergerakan masyarakat, melainkan juga memperkuat konektivitas ekonomi, membuka akses pendidikan, dan menyatukan daerah yang berjauhan.
“Dengan kata lain, kualitas jalan menentukan kualitas kehidupan masyarakat kita,” imbuhnya.
Riau sendiri, lanjutnya, memiliki tantangan yang cukup berat. Luas wilayah, kondisi tanah gambut, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan nyata. Disinilah, HPJI diharapkan hadir memberi solusi. Sebagai wadah profesional jalan dan jembatan, Sekda memandang organisasi ini bisa melahirkan gagasan baru sekaligus memastikan pembangunan tetap pada jalurnya.
Selain itu, HPJI pun diminta tak hanya sekadar berfungsi sebagai organisasi, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah. Kehadirannya, diharapkan dapat memberi masukan yang objektif, mendorong inovasi, sekaligus menjamin standar mutu pembangunan.
“Sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, benar-benar menghasilkan jalan yang kokoh, aman, dan tahan lama,” tegas Syahrial.
Syahrial juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tak boleh hanya terfokus di ibu kota provinsi saja. Menurutnya, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menyentuh semua lini, dari pusat kota hingga ke kampung, dari daerah mudah dijangkau hingga pelosok yang sulit ditempuh.
“Komitmen kami, pembangunan di Riau tidak boleh terpusat hanya di ibu kota provinsi saja. Pembangunan harus menyentuh setiap sudut kampung, menghadirkan infrastruktur yang memadai, pendidikan yang mencerahkan, dan ekonomi yang berkeadilan,” tutupnya.(Amanah)
