Tembilahan – Suaradaerahnews.com
Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Yuliantini, menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, Selasa (22/7/2025).
Rapat ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat tinggi lainnya. Dari Inhil, rapat diikuti oleh Wakil Bupati Hj. Yuliantini dari ruang e-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Jalan Akasia No. 2 Tembilahan
Selain Wabup, hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi di daerah. Ia menyebut bahwa inflasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Inflasi bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepala daerah harus responsif dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjaga pasokan dan harga komoditas pokok,” ujar Tito dalam sambutannya.
Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi di Indonesia pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Mei 2025. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 1,38 persen dibandingkan Desember 2024. Komoditas beras tercatat sebagai penyumbang utama inflasi di bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan.
Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Hj. Yuliantini menyampaikan bahwa Pemkab Inhil siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kami akan memperkuat sinergi lintas sektor agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Yuliantini.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.(Dima/ADV)
